Pengumuman

Tabur Bunga Mengenang Jasa Para Pahlawan di Rangkaian Kegiatan HUT Imigrasi Kantor Imigrasi Yogyakarta

Yogya(24/1), Untuk mengenang jasa para pahlawan, Kantor imigrasi Jogja melakukan Tabur bunga di Makam Pahlawan Kusumanegara Yogyakarta.

Tabur bunga ini adalah rangkaian dari kegiatan memperingati HUT Imigrasi . Acara dipimpin oleh Kepala Divisi Keimigrasian diawali dengan penghormatan, mengheningkan cipta dan dilanjutkan dengan tabur bunga di makam jenderal Sudirman serta para pahlawan yang lain.

Dengan adanya kegiatan ini kita diajak untuk selalu mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan, kita sebagai penerus bangsa sudah selayaknya melanjutkan perjuangan mereka, di wujudkan dengan berperan serta dalam pembangunan melalui Instansi Imigrasi sebagai pintu gerbang Negara menjaga kedaulatan serta memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, khususnya pemohon jasa Keimigrasian.

Pelantikan Kepala Kantor Imigrasi Yogyakarta yang baru

Yogya(15/1), Pada Kamis, 11 Januari 2018 Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DIY Gunarso melantik Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta Syafrial menggantikan Kepala kantor yang lama yang telah memasuki masa pensiun. dilanjutkan dengan Sertijab di hari berikutnya di aula Kantor Imigrasi Yogyakarta.

Dalam sambutannya Kakanwil menyampaikan ucapan selamat datang kepada Kakanim yang baru dan berterima kasih kepada PLt. Kakanim Yani Firdaus yang sudah melaksanakan tugas dengan baik. Harapan untuk kedepannya target pelaksanaan anggaran Kanim Yogya bisa mencapai 100 persen dan juga peningkatan pelayanan publik baik itu dari media sosial, elektronik dan cetak karena saat ini pemohon di jogja semakin jeli dan kritis.

Pengumuman

,

Rapat Perihal Antrian Pelayanan Paspor Online Republik Indonesia

Kegiatan Rapat Dalam Kantordengan tema Antrian Pelayanan Paspor Online Republik Indonesia dilaksanakan diaula kantor imigrasi Yogyakarta senin, 20 september 2017

Rapat dihadiri oleh perwakilan biro travel danumroh serta awak media , dipimpin oleh Pak Didik dalam sambutannya menegaskanbahwa Kantor Imigrasi Jogja sudah tidak menerima permohonan paspor secara langsungatau walk in sehingga semua pemohon wajib mendaftar online dan bagi pemohonsekitar Kulonprogo dan Bantul tidak lama lagi akan segera didirikan ULP diBantul untuk mememecah pemohon paspor.

Bandara Narita mempercepat proses keimigrasian dengan peralatan terbaru

NARITA, Chiba (Jiji Press) – Bandara Narita dan 11 bandara lainnya di Jepang mulai Sabtu lalu (15/4) menggunakan perlengkapan portabel alat pengidentifikasian penumpang untuk mempercepat pemeriksaan keimigrasian, di waktu-waktu tertentu saat terdapat peningkatan signifikan kedatangan penumpang.

Perlengkapan tersebut, yang dinamakan biocart,  dapat melakukan pindaian sidik jari dan pengambilan gambar wajah terhadap orang asing yang tiba di Jepang. Pengumpulan data biometrik tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mencegah terorisme sebagai bagian prosedur keimigrasian. Alat tersebut dipergunakan saat orang asing mengantri di konter imigrasi.

Di Bandara Narita terdapat 45 unit biocart di Terminal 1 serta 30 unit di Terminal 2.

Perlengkapan portabel tersebut diharapkan dapat mengurangi waktu antrian hingga 20-30 menit di waktu-waktu sibuk.

Bandara-bandara yang telah mempergunakan alat ini antara lain Chubu Centrair International Airport di Perfektur Aichi, New Chitose Airport di Hokkaido, Hiroshima Airport dan Fukuoka Airport.

Tiga bandara termasuk Kansai International Airport di Perfektur Osaka, bagian barat Jepang, telah lebih awal menggunakan alat tersebut.

Sumber: http://the-japan-news.com/news/article/0003642145

,

Imigrasi Dumai Pulangkan 61 WN Bangladesh

2320430

INILAHCOM, Dumai – Kantor imigrasi Dumai akan memulangkan 61 warga Bangladesh yang diamankan di Jalan Garuda, Kecamatan Bukit Kapur, yang diketahui bukan mencari suaka, tetapi ingin ke Malaysia.

Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Hukum Imigrasi Dumai Kuswinarno mengatakan, rencana pemulangan atau deportasi warga imigran yang diamankan di satu rumah penampungan tersebut masih dijadwalkan waktunya.

“Jadwalnya masih dikoordinasikan dan belum dapat dipastikan kapan waktunya dan teknis pemulangan,” kata Kus, Minggu (28/8/2016).

Hasil pemeriksaan terhadap warga Bangladesh ini diketahui mereka keluar dari negara asal bukan untuk mencari suaka, melainkan ingin masuk ke Malaysia mencari pekerjaan dan transit melalui perairan Dumai.

Imigran yang ditangkap tim pengawasan orang asing Imigrasi Dumai ini, lanjut Kus, sejak diamankan petugas ditempatkan di empat kamar ruangan detensi Kantor Imigrasi Dumai di Jalan Yos Sudarso untuk kepentingan pemeriksaan.

“Motif kedatangan mereka ke Indonesia untuk mencari kerja di Malaysia dan keluar dari Bangladesh bukan untuk mencari suaka,” ujarnya.

Sebelumnya, operasi penangkapan puluhan warga Bangladesh sempat mendapat perlawanan karena mobil Tim Imigrasi ditabrak oleh imigran tersebut dan beberapa berhasil kabur.

“Mobil kita ditabrak warga Bangladesh ini saat diamankan petugas dan beberapa orang berhasil kabur, sedangkan 61 orang diamankan,” kata Kepala Kantor Imigrasi Dumai Zulkifli.

Kehadiran warga asing itu diketahui pihak imigrasi berkat informasi dari masyarakat, kemudian pihaknya melanjutkannya dengan menurunkan petugas ke lokasi tersebut, dan terdapat sejumlah imigran ini tidak memiliki dokumen. [tar]

,

Rumah Murah Untuk Rakyat

Pemerintah kembali mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) XIII tentang Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal ini sejalan dengan Program Nasional Pembangunan 1 (Satu) Juta Rumah sebagai wujud dari butir kedua yang tertuang dalam amanah Nawacita, yakni Pemerintah tidak absen untuk membangun pemerintahan yang efektif, demokratis dan terpercaya; dan juga butir kelima, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

“Dengan paket kebijakan ekonomi ini, akan meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan rumah,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, saat mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi XIII di Istana.
Patut diketahui, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga akhir tahun 2015 lalu, masih ada 17,3% atau sekitar 11,8 juta rumah tangga yang tinggal di hunian non milik (sewa, kontrak, numpang, rumah dinas atau tidak memiliki rumah sama sekali). Sementara, pengembang perumahan mewah masih banyak yang enggan menyediakan hunian menengah dan murah karena untuk membangun hunian murah seluas 5 ha, memerlukan proses perizinan yang lama dan biaya yang besar.
Melalui PKE XIII ini, pemerintah akan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang isinya meliputi penyederhanaan jumlah dan waktu perizinan dengan menghapus atau mengurangi berbagai perizinan dan rekomendasi yang diperlukan untuk membangun rumah MBR dari semula sebanyak 33 izin dan tahapan, menjadi 11 izin dan rekomendasi. Dengan pengurangan perizinan dan tahapn ini, maka waktu pembangunan MBR yang selama ini rata-rata mencapai 769-981 hari dapat dipercepat menjadi 44 hari. Adapun rinciannya:
1. Perizinan yang dihilangkan antara lain: izin lokasi dengan waktu 60 hari kerja, persetujuan gambar master plan dengan waktu 7 hari kerja, rekomendasi peil banjir dengan waktu 30-60 hari kerja, persetujuan dan pengesahan gambar site plan dengan waktu 5-7 hari kerja dan Analisa Dampak Lingkungan Lalu Lintas (Andal Lalin) dengan waktu 30 hari kerja.
2. Perizinan yang digabungkan, meliputi: (1) Proposal Pengembang (dengan dilampirkan Sertifikat tanah, bukti bayar PBB (tahun terakhir) dengan Surat Pernyataan Tidak Sengketa (dilampirkan dengan peta rincikan tanah/blok plan desa) jika tanah belum bersertifikat; (2) Ijin Pemanfaatan Tanah (IPT)/ Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR) digabung dengan tahap pengecekan kesesuaian RUTR/RDTR wilayah (KRK) dan Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah/Advise Planning, Pengesahan site plan diproses bersamaan dengan izin lingkungan yang mencakup: SPPL atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (sampai dengan luas lahan 5 Ha); serta (3) Pengesahan site plan diproses bersamaan dengan izin lingkungan yang mencakup SPPL (luas < 5 ha), rekomendasi damkar, dan retribusi penyediaan lahan pemakaman atau menyediakan pemakaman.
3. Perizinan yang dipercepat, antara lain: (1) Surat Pelepasan Hak (SPH) Atas Tanah dari Pemilik Tanah kepada pihak developer (dari 15 hari menjadi 3 hari kerja); (2) Pengukuran dan pembuatan peta bidang tanah (dari 90 hari menjadi 14 hari kerja); (3) Penerbitan IMB Induk dan pemecahan IMB (dari 30 hari menjadi 3 hari kerja); (4) Evaluasi dan Penerbitan SK tentang Penetapan Hak Atas Tanah (dari 213 hari kerja menjadi 3 hari kerja); (5) Pemecahan sertifikat a/n pengembang (dari 120 hari menjadi 5 hari kerja); dan (6) Pemecahan PBB atas nama konsumen (dari 30 hari menjadi 3 hari kerja).
Pemerintah berharap, dengan PKE yang baru ini maka pembangunan rumah untuk MBR dapat lebih cepat terealisasi. Sebab, pengurangan, penggabungan, dan percepatan proses perizinan untuk pembangunan rumah MBR, akan mengurangi biaya untuk pengurusan perizinan hingga 70%. Humas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo.

,

Imigrasi Bitung Deportasi 174 WN Filipina Pelaku Illegal Fishing

Jakarta (31/08) – Kantor Imigrasi Kelas II Bitung Sulawesi Utara mendeportasi 174 Warga Negara Filipina pelaku illegal fishing di perairan Indonesia. Mereka dipulangkan dengan menggunakan Kapal KM Kuda 01 pada Rabu (31/08).

Kepala Divisi Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sulawesi Utara Dodi Karnida Halilintar dalam laporannya mengatakan bahwa 174 WN Filipina ini sebelumnya ditampung sementara di Ruang Detensi Imigrasi Kantor Imigrasi Sorong, Palu, Ternate, dan Manado serta di Satuan Keamanan Laut (SATKAMLA) Bitung. “ Kami mendapat laporan bahwa kedatangan mereka di Davao (Filipina-red) sudah ditunggu dan akan disambut langsung oleh Presiden Filipina Rodrigo Duterte, ” tambah Dodi.

Dari data yang disampaikan Divisi Imigrasi Kemenkumham Sulawesi Utara diketahui bahwa pendeportasian massal kali ini merupakan yang ketiga kalinya. Sebelumnya pada bulan Februari Imigrasi Bitung mendeportasi 170 orang dan bulan Mei sebanyak 87 orang.

Dodi menjelaskan bahwa pihaknya terus melakukan peningkatan dalam pengawasan atas WNA dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait termasuk dengan Konsulat Jenderal Filipina di Manado.  “Kami berharap langkah kami ini bisa menimbulkan efek jera bagi pelaku illegal fishing asal Filipina agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari,” jelas Dodi. (humas)